Poin penting
- Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
- Suyudi memerinci lima tahapan tersebut sebagai perintah penyadapan, provisioning atau penyediaan sarana, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, dan penghapusan data.
- Kasus ini terbongkar setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh politik lainnya. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Suyudi memerinci lima tahapan tersebut sebagai perintah penyadapan, provisioning atau penyediaan sarana, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, dan penghapusan data. Dalam rantai komando, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Tahap provisioning melibatkan tim technical supporting unit yang memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pro justitia. Jalur internal atau jalur B ini diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan, berbeda dengan jalur resmi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Kasus ini terbongkar setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perintah penghapusan data pada sistem LIMS dan PenlinkX dilaksanakan oleh tim teknis atas arahan Ahrie Sonta Nasution. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan pelapor yang melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan oleh SindoNews.
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 karena alasan kesehatan. Tiga tersangka lainnya ditahan secara fisik di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Polri juga menerbitkan Laporan Polisi baru terkait dugaan makar dalam peristiwa tersebut, menurut CNN Indonesia.










Komentar