Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Kasasi Mahkamah Agung Membatalkan Suket Pendidikan Gibran, Relawan Klaim Wapres Tak Kaget

Foto dari laporan CNN Indonesia: Relawan Klaim Gibran Tak Kaget atas Kasasi MK soal Suket Ijazah
Foto: CNN Indonesia

Poin penting

  • Putusan ini dikeluarkan untuk syarat pencalonan saat Pilpres 2024.
  • Taufik Bilfaqih, Ketua Umum relawan Gibranisti, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran tidak kaget dengan putusan tersebut.
  • Sementara itu, menurut CNN Indonesia, putusan di tingkat kasasi mengabulkan gugatan dari penggugat HM Subhan.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh empat gugatan yang diajukan oleh HM Subhan Palal dalam putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini dikeluarkan untuk syarat pencalonan saat Pilpres 2024.

Taufik Bilfaqih, Ketua Umum relawan Gibranisti, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran tidak kaget dengan putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menghormati putusan kasasi MA dan menilai langkah advokat Subhan Palal itu tidak akan berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wapres. Taufik menduga narasi yang berkembang merupakan upaya mendelegitimasi Gibran sebagai anak mantan presiden. Ia juga menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan dokumen syarat pencalonan Gibran kala itu.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Sementara itu, menurut CNN Indonesia, putusan di tingkat kasasi mengabulkan gugatan dari penggugat HM Subhan. Sejumlah pihak kini mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti dua putusan tersebut karena lembaga ini memiliki wewenang berdasarkan konstitusi RI.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran menyentuh hal fundamental karena menyangkut syarat konstitusional.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →