Poin penting
- Dudung menyebut penyadapan LSP adalah pelanggaran hukum.
- Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin, sebagaimana dilaporkan Antara.
Dudung menambahkan bahwa secara pribadi sebagai warga negara, penyadapan tidak diperbolehkan, apalagi kepada kepala negara.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH, menurut Republika. Penyidik menjerat mereka dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri juga menetapkan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menurut Republika. Menurut keterangan penyidik, sasarannya tidak hanya Presiden.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan SU sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang, menurut Antara. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Sehari setelah penetapan tersangka pertama, Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, menurut Republika. Komisi III DPR RI telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026, menurut Republika.










Komentar