Poin penting
- Kasus penyadapan Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
- Empat jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
- Presiden meminta penegakan hukum objektif tanpa pandang bulu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto merupakan tindak pidana makar. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa Presiden mengetahui dugaan penyadapan setelah menerima laporan dari Kapolri terkait temuan alat penyadap dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Laporan tersebut bermula dari pengaduan seseorang kepada kepolisian. Setelah menemukan bukti, Kapolri melaporkan perkembangan kepada Presiden.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Penyidikan masih berjalan dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli. Yusril menegaskan bahwa target penyadapan bukan masyarakat sipil biasa melainkan kepala negara. Jika targetnya orang biasa, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana umum.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal Polri sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.










Komentar