Poin penting
- Hal ini dilaporkan oleh Suara, yang mengutip pemberitaan The Straits Times dan Associated Press mengenai penangkapan pejabat kepolisian terkait kasus tersebut.
- Para tersangka juga diketahui menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti kegiatan pemantauan tersebut, sebagaimana dilaporkan Suara.
- Berdasarkan rilis resmi Bareskrim Polri, korban penyadapan meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, perwakilan media, hingga pengusaha.
Kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik, pengusaha, dan media menjadi sorotan internasional karena adanya dugaan upaya makar. Hal ini dilaporkan oleh Suara, yang mengutip pemberitaan The Straits Times dan Associated Press mengenai penangkapan pejabat kepolisian terkait kasus tersebut.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa tiga tersangka, yakni perwira Polri berinisial LSP, ASN, dan EH, diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diketahui menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti kegiatan pemantauan tersebut, sebagaimana dilaporkan Suara.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Asep menjelaskan bahwa kegiatan penyadapan seharusnya mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menjamin prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Berdasarkan rilis resmi Bareskrim Polri, korban penyadapan meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, perwakilan media, hingga pengusaha. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis termasuk UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, menurut Fajar.
Pengamat Politik Heru Subagia menilai peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran hukum berat, melainkan konspirasi tingkat tinggi yang mengakhiri bulan madu politik antara kubu Solo (Jokowi) dan Kertanegara (Prabowo). Heru menyebut terbongkarnya kasus ini membuktikan adanya musuh dalam selimut di lingkaran kekuasaan Prabowo. Ia menambahkan bahwa hubungan antara Solo dan Kertanegara telah mencapai batas akhir dan dipastikan putus total, sebagaimana dikutip Fajar.











Komentar