Poin penting
- Pemerintah tak bentuk satgas khusus usut kasus penyadapan.
- Kasus mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini dikaitkan dengan delik makar. Yusril menyatakan kepercayaan mutlak kepada Bareskrim Polri untuk membongkar tuntas kasus tersebut secara profesional.
Menurut Viva, Yusril menjelaskan bahwa pengusutan oleh Bareskrim Polri sudah bergulir intensif sejak beberapa hari lalu dan terus dilaporkan kepada publik secara transparan. Ia menilai penyidik kepolisian memiliki kapasitas teknis memadai untuk menghimpun alat bukti, meminta keterangan saksi, serta berkonsultasi dengan pakar hukum.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Yusril juga mengungkapkan kepada Viva bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan awal dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto setelah adanya pihak yang melaporkan dugaan penyadapan. Pemerintah meminta publik menunggu hasil penyidikan, termasuk temuan teknis dan kemungkinan dibukanya hasil penyadapan yang dapat menjelaskan motif para tersangka.
Penyidikan masih mendalami keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP. Hingga saat ini, proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan di Bareskrim Polri.
Yusril menegaskan kepada CNBC Indonesia bahwa ia tidak bisa menyampaikan perkembangan penyidikan karena penjelasan mengenai temuan teknis penanganan perkara menjadi wewenang pihak kepolisian. Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.










Komentar