Poin penting
- DJP tegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru
- Remitansi tak otomatis jadi objek PPN
- Enam lembaga ditunjuk sebagai pemungut
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak digital yang disebut akan berlaku pada 9 November 2026 bukanlah jenis pajak baru. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons informasi yang beredar terkait penerapan pajak digital oleh pemerintah.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, kebijakan tersebut merupakan mekanisme penataan Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang sudah berlaku sebelumnya. Sistem ini tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri secara otomatis.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Inge menjelaskan bahwa SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Hashim menyebutkan bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech termasuk platform Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan pajak.
Menanggapi hal itu, DJP memastikan bahwa tidak semua aktivitas transfer bank dikenai pajak digital lewat skema SPP-TDLN. Transfer dana pribadi maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. "Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge dalam keterangan tertulis pada Senin (2/11/2026).
Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan, demikian dijelaskan Suara. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria tersebut, menurut Viva.
Tahap awal penerapan SPP-TDLN telah dimulai sejak 25 September 2026. Pada tahap tersebut, Dirjen Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan sistem ini.










Komentar