Poin penting
- Delapan tersangka pejabat PT SPRH ditahan Kejati Riau.
- Kerugian negara ditaksir mencapai Rp64,22 miliar.
- Satu tersangka tambahan masih buron penyidik.
Jaksa penyidik Kejati Riau menahan delapan tersangka korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan yang dikelola PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir pada Kamis malam, 22 Oktober 2026. Penahanan dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan oleh tim Pidsus Kejati Riau, sebagaimana dilaporkan JPNN.
Mereka ditahan selama 20 hari terhitung dari 22 Oktober hingga 10 November 2026 untuk kepentingan penyidikan. Para tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Asisten Pidsus Kejati Riau Syahrir Jasman menyatakan bahwa kedelapan orang ini merupakan bagian dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi periode 2023–2024. Satu tersangka lainnya, Salim Aktar yang menjabat Ketua Tim Studi Kelayakan Universitas Prima Indonesia, belum memenuhi panggilan penyidik dan terancam masuk daftar pencarian orang.
Berdasarkan dokumen Kejati Riau, kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp64.221.498.127,60 atau sekitar Rp64,22 miliar. Penyidik menduga pemberian tantiem dan bonus senilai Rp9.788.839.118 disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 2 September 2024. PT SPRH tercatat menerima pendapatan dividen PI dengan total Rp569.724.918.637 sepanjang tahun 2023 hingga 2025.










Komentar