Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Kemendagri Dorong Sinkronisasi Data Pusat-Daerah untuk Cegah Konflik Kawasan Hutan

Wamendagri Bima Arya dorong sinkronisasi data pusat-daerah untuk cegah konflik hutan

Foto dari laporan Koran Jakarta: Kemendagri Dorong Sinkronisasi Data Pusat-Daerah untuk Cegah Konflik Kawasan Hutan
Foto: Koran Jakarta

Poin penting

  • Bima tekankan kepastian status dan batas wilayah lahan.
  • Diperlukan penyelarasan data kawasan hutan dan RTRW.
  • Kemendagri dorong penguatan sinkronisasi data spasial.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).

Bima menekankan bahwa kepastian status dan batas wilayah menjadi faktor penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta batas administrasi daerah.

Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026

Menurut Koran Jakarta, Bima juga memastikan pentingnya pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Viva melaporkan bahwa koordinasi perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kepastian status dan batas wilayah, serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah. Viva juga mencatat penegasan Bima mengenai peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten atau kota.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →