Poin penting
- Bima tekankan kepastian status dan batas wilayah lahan.
- Diperlukan penyelarasan data kawasan hutan dan RTRW.
- Kemendagri dorong penguatan sinkronisasi data spasial.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Bima menekankan bahwa kepastian status dan batas wilayah menjadi faktor penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta batas administrasi daerah.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Menurut Koran Jakarta, Bima juga memastikan pentingnya pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Viva melaporkan bahwa koordinasi perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kepastian status dan batas wilayah, serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah. Viva juga mencatat penegasan Bima mengenai peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten atau kota.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah.











Komentar