Poin penting
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Pernyataan tersebut disampaikan melalui ANTARA di Jakarta.
- MA juga memerintahkan Kemendikdasmen selaku tergugat untuk mencabut dokumen tersebut, menurut Media Indonesia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip menyampaikan bahwa surat keputusan pencabutan telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada persidangan hari ini, Kamis. Pernyataan tersebut disampaikan melalui ANTARA di Jakarta.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 terkait pencabutan tersebut. Dalam keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menyatakan pencabutan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan, seperti dilaporkan Media Indonesia.
Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen selaku tergugat untuk mencabut dokumen tersebut, menurut Media Indonesia. Surat keterangan itu berkaitan dengan penyetaraan riwayat pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri dengan jenjang pendidikan menengah di Indonesia.
Putusan nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 atas permohonan Subhan lawan Dirjen Dikdasmen menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019, sebagaimana dikutip CNN Indonesia. Sebelumnya, MA memublikasi salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, menurut CNN Indonesia.
Pihak Kemendikdasmen meminta persidangan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran dihentikan, seperti dilaporkan Detik. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024, menurut Detik. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu, menurut Detik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Konfirmasi disampaikan lewat pesan singkat pada Kamis (12/11), menurut CNN Indonesia.











Komentar