Poin penting
- Kementerian HAM menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM dengan sanksi penutupan usaha.
- Revisi UU HAM mendorong peradilan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida.
- Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi izin usaha.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang memuat kewenangan penjatuhan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan, termasuk penutupan usaha.
Selain menyiapkan perpres tersebut, Kementerian HAM mendorong penguatan norma hak asasi manusia dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Penjelasan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11). Pigai menerangkan bahwa pencantuman norma human rights and environment tersebut merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992.
Melalui revisi UU HAM, pemerintah mendorong penguatan sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida. Contoh kasus yang disebut meliputi Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.
Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan.
Sementara menunggu pengesahan perpres tersebut, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.












Komentar