Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Kementerian HAM Siapkan Aturan Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan

Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan penyiapan Perpres Bisnis dan HAM serta revisi UU HAM yang mengatur sanksi penutupan perusahaan hingga peradilan kejahatan ekosida.

Foto dari laporan Antara: Kementerian HAM siapkan sanksi penutupan perusahaan perusak lingkungan
Foto: Antara

Poin penting

  • Kementerian HAM menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM dengan sanksi penutupan usaha.
  • Revisi UU HAM mendorong peradilan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida.
  • Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi izin usaha.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang memuat kewenangan penjatuhan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan, termasuk penutupan usaha.

Selain menyiapkan perpres tersebut, Kementerian HAM mendorong penguatan norma hak asasi manusia dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM.

Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap

Penjelasan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11). Pigai menerangkan bahwa pencantuman norma human rights and environment tersebut merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992.

Melalui revisi UU HAM, pemerintah mendorong penguatan sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida. Contoh kasus yang disebut meliputi Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.

Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan.

Sementara menunggu pengesahan perpres tersebut, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →