Poin penting
- Enam puluh persen angkatan kerja bekerja di sektor informal.
- Tiga agenda utama meliputi dialog sosial dan perlindungan sosial.
Jakarta, Kamis — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menandatangani Deklarasi Bersama Indonesia Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa DWCP merupakan komitmen bersama yang dimiliki secara nasional, bukan sekadar program milik ILO. Ia menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan awal dari kerja lima tahun ke depan.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Jumlah angkatan kerja mencapai 155 juta orang, dan sekitar 60 persen di antaranya masih bekerja di sektor informal. Untuk menjawab tantangan tersebut, DWCP 2026–2030 memuat tiga agenda utama, yaitu penguatan dialog sosial yang transformatif dan terlembaga; penciptaan kesempatan kerja dan kewirausahaan yang produktif serta inklusif; dan penguatan pelindungan sosial yang universal dan adaptif.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan, digitalisasi, AI, dan transisi hijau membuka peluang besar bagi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.










Komentar