Poin penting
- Pemulangan WNI wajib bebas kontrak hukum
- Pemerintah periksa kontrak sebelum pulangkan WNI
- Kemlu tangani isu WNI militer Rusia secara serius
Kementerian Luar Negeri memastikan proses pemulangan warga negara Indonesia yang bergabung dengan militer Rusia untuk berperang di Ukraina akan berjalan sesuai prosedur. Direktur Pelindungan WNI Heni Hamidah menyatakan pemerintah memprioritaskan pemeriksaan kontrak hukum sebelum memulangkan para WNI tersebut.
Heni Hamidah menegaskan status bebas kontrak menjadi syarat mutlak bagi pemulangan warga negara. "Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka," kata Heni di Jakarta, Rabu (11/11). Dalam upaya pemulangan, Kemlu akan berkoordinasi dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri serta memeriksa setiap kontrak yang ditandatangani WNI di Rusia. Apabila pemulangan dapat dilakukan, para WNI harus dipastikan terbebas dari ikatan kontrak apa pun yang menahan mereka di Rusia.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan pemerintah menangani kasus keterlibatan warga Indonesia di militer Rusia dengan sangat serius. Yvonne menambahkan bahwa pelindungan WNI yang bersangkutan akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat lebih waspada terhadap lowongan kerja luar negeri yang mencurigakan. Kemlu kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang terlibat konflik. KBRI di Kiev dan Moskow diminta terus mengutamakan pelindungan dan pemenuhan hak para WNI dalam proses pemulangan.











Komentar