Poin penting
- Komdigi minta platform digital tingkatkan transparansi algoritma dan AI.
- Komdigi bantah pernah minta platform batasi konten karhutla.
- Pemerintah siapkan Perpres tentang Etika AI dan Peta Jalan AI
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak platform digital meningkatkan transparansi dalam pengelolaan algoritma, moderasi konten, serta penggunaan kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana informasi dibuat, ditampilkan, dan didistribusikan di ruang digital.
Desakan tersebut muncul di tengah polemik penggunaan akun otomatis atau bot untuk membentuk opini publik, termasuk dugaan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial, sebagaimana dilaporkan Detik. Persoalan transparansi mencuat setelah beredar jawaban Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten karhutla, menurut laporan Detik.
Baca juga Komdigi Akan Minta Google Klarifikasi Penutupan Lebih dari 19 Ribu Kanal YouTube
Menanggapi beredarnya jawaban Meta AI tersebut, Komdigi telah meminta klarifikasi kepada Meta. Dalam siaran persnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak pernah meminta platform digital menurunkan atau membatasi konten mengenai karhutla. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali terkait isu dugaan pembatasan informasi karhutla.
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa AI memungkinkan pembuatan konten dan pengoperasian akun secara otomatis, sebagaimana dikutip Detik. Di sisi lain, Komdigi menekankan pentingnya pelabelan konten buatan AI, kejelasan alasan moderasi atau pembatasan konten, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan banding yang mudah diakses pengguna, menurut siaran pers kementerian.
Pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan tata kelola AI nasional melalui rancangan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029, berdasarkan siaran pers Komdigi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas AI telah menjadi bagian dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, menurut sumber resmi kementerian.












Komentar