Poin penting
- KONI minta NTB siapkan anggaran Rp1 triliun untuk PON 2028
- DPRD NTB tolak pembebanan anggaran Rp1 triliun ke APBD
- Pemerintah pusat tahan DBH NTB lebih dari Rp600 miliar
KONI Pusat meminta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, namun sejumlah anggota DPRD NTB menolak klaim tersebut sebagai tidak logis dan tidak fair.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno menyatakan estimasi dana Rp1 triliun itu masih berupa perkiraan awal. Pernyataan ini disampaikan seusai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 di Mataram pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Baca juga Dejan/Felisha Gagal ke Final Hong Kong Open 2026
Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet menegaskan bahwa kewajiban tuan rumah menyediakan dana sebesar itu sangat tidak logis. Ia menjelaskan tujuan utama NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan bantuan DKI Jakarta, adalah agar pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan ajang olahraga tersebut.
Menurut Made Slamet, kondisi fiskal daerah saat ini tertekan akibat pemerintah pusat menahan 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov NTB senilai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026. Penahanan dana ini menyebabkan mayoritas program pembangunan daerah tertunda dengan kondisi APBD NTB yang memprihatinkan.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menilai sangat mustahil APBD NTB dibebankan hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan PON 2028. DPRD NTB memastikan akan menolak jika APBD dipaksakan untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan event tersebut.
Pihaknya mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan KONI Pusat terkait kewajiban dana Rp1 triliun tersebut.










Komentar