Poin penting
- Mabes Polri belum menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi.
- Sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada pekan depan.
Koran Jakarta melaporkan bahwa Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Polri baru menggelar sidang etik untuk tersangka EHS dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Untuk tersangka lain, Mabes Polri belum bisa menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi. Jenderal bintang dua yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal itu masih menjalani perawatan karena sakit.
Isir mengatakan bahwa kondisi kesehatan Slamet menjadi pertimbangan Polri untuk tidak memaksakan pelaksanaan sidang etik.
Di sisi lain, Mabes Polri telah menjadwalkan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Isir memastikan sidang etik terhadap mantan Kapolri berinisial LSP dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik tersebut akan digelar pekan depan.
Isir menyatakan bahwa Polri akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain di balik tersangka LSP dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.










Komentar