Poin penting
- Presiden Prabowo meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap karhutla.
- Karhutla sepanjang 2026 menghanguskan sekitar 2,88 juta hektare wilayah Indonesia.
- Pemerintah mencabut 17 izin konsesi perusahaan terkait kasus kebakaran hutan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap lintas batas karhutla di Indonesia dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Koran Jakarta melaporkan permohonan maaf itu disampaikan atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, sedangkan ANTARA Bali melaporkan Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk mencegah dan menangani karhutla.
Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo mengakui kebakaran hutan telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura yang terdampak. SindoNews melaporkan Prabowo meyakinkan para pemimpin kawasan bahwa Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Sepanjang 2026, kebakaran hutan dan lahan tercatat menghanguskan sekitar 2,88 juta hektare wilayah Indonesia. Data pemantau deforestasi Nusantara Atlas menyebut luas area terbakar itu setara dengan 18 kali luas Kota London.
Prabowo mengatakan kebakaran hutan berskala besar di Indonesia berlangsung hampir empat bulan, dan ia menyebut situasinya mulai terkendali. ANTARA Bali dan Koran Jakarta melaporkan pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut.
Menurut laporan Metro TV, Prabowo pada Minggu, 15 November 2026, mengungkapkan 16 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka saat petugas pemadam kebakaran serta relawan memadamkan karhutla selama hampir empat bulan. ANTARA Bali juga mencatat operasi penanganan kebakaran tersebut kehilangan dua helikopter.
Di sisi penegakan hukum, Koran Jakarta dan SindoNews melaporkan Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak memberi toleransi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. JPNN dan SindoNews menyebut langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan izin konsesi serta proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Fajar (Makassar) melaporkan pemerintah telah mencabut 17 izin konsesi perusahaan, sementara Prabowo juga menyebut 26 perusahaan lainnya sedang dalam penyelidikan.
Untuk langkah berikutnya, Koran Jakarta melaporkan Prabowo menekankan pentingnya perubahan pendekatan penanganan karhutla, dari fokus pemadaman dan mitigasi menjadi upaya pencegahan secara sistematis. ANTARA Bali menambahkan pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.












Komentar