Poin penting
- KPK terbitkan sprindik baru untuk kasus gratifikasi Pemkot Bengkulu.
- Penyidik panggil anggota DPRD Vinna Ledy Anggraheni sebagai saksi.
- KPK belum tetapkan tersangka dalam pengembangan kasus gratifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan hal tersebut pada Kamis (29/10/2026). Sprindik ini diterbitkan pada Oktober 2026 sebagai pengembangan dari perkara Bupati Rejang Lebong nonaktif, M Fikri Thobari.
Seiring dengan penerbitan sprindik baru, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan kembali anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, untuk diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Sebelumnya, Vinna Ledy Anggraheni sempat diperiksa oleh KPK dan sejumlah asetnya telah disita. Aset yang disita antara lain apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, rumah di Jakarta Selatan, hingga mobil. Mobil tersebut diduga merupakan pemberian pengusaha Eno Bowo Susilo, menurut Beritasatu.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Penyidikan baru ini mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau penerimaan lainnya di Pemkot Bengkulu. Mereka adalah Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, dan Wakil Ketua I DPD PAN Rejang Lebong periode 2024-April 2026 serta Tenaga Ahli RPJMD Rejang Lebong, B Daditama.
Perkara pokok bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Pada 11 Maret 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Rejang Lebong. Salah satu tersangka adalah Fikri Thobari yang diduga menerima total suap sekitar Rp 1,7 miliar dari beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum, PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong.
Asep mengatakan suap ijon proyek senilai Rp 980 juta itu diberikan secara bertahap melalui perantara, menurut Detik. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan soal dugaan adanya pemberian kepada Bupati Rejang Lebong atau afiliasinya, menurut Kompas. Dalam pengembangan penyidikan di Kota Bengkulu, KPK juga mendalami proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL), menurut Beritasatu.










Komentar