Poin penting
- KPK memanggil saksi pada 11 hingga 12 November 2026.
- Kasus dimulai dengan OTT pada 26 Juni 2025.
- Delapan tersangka ditetapkan sejak September 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami proses pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada Antara.
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memanggil sejumlah saksi selama tanggal 11 hingga 12 November 2026, sebagaimana dijelaskan oleh Budi Prasetyo.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025, menurut laporan Metro TV. Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, serta Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang, berdasarkan informasi dari Metro TV.
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, menurut Metro TV. Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkapkan identitas delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September 2026, juga menurut Metro TV.










Komentar