Poin penting
- KPK duga korupsi cukai PT Djarum terjadi sejak 2010.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik korupsi terkait pembayaran cukai PT Djarum telah berlangsung sejak tahun 2010. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada Viva dan ANTARA Jawa Barat.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menduga adanya pengondisian dalam pembayaran cukai sehingga PT Djarum tidak membayar sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, saat melakukan penggeledahan, tim penyidik menargetkan dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu untuk melacak dugaan pengaturan tersebut.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang bermula melalui operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan. Langkah selanjutnya adalah penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.
Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan penyimpangan pembayaran cukai serta potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Di sisi lain, Budi Prasetyo menyatakan KPK masih mendalami ada atau tidaknya pemberian sejumlah uang oleh PT Djarum kepada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.










Komentar