Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

KPK Duga Kasus Cukai PT Djarum Terjadi Sejak 2010, Ada Pengondisian Tidak Bayar Sesuai Angka yang Ditetapkan

KPK menduga praktik korupsi cukai PT Djarum terjadi sejak 2010 akibat pengondisian pembayaran.

Foto dari laporan Viva: KPK Duga Kasus Cukai PT Djarum Terjadi Sejak 2010, Ada Pengondisian Tidak Bayar Sesuai Angka yang Ditetapkan
Foto: Viva

Poin penting

  • KPK duga korupsi cukai PT Djarum terjadi sejak 2010.
  • Kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik korupsi terkait pembayaran cukai PT Djarum telah berlangsung sejak tahun 2010. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada Viva dan ANTARA Jawa Barat.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menduga adanya pengondisian dalam pembayaran cukai sehingga PT Djarum tidak membayar sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, saat melakukan penggeledahan, tim penyidik menargetkan dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu untuk melacak dugaan pengaturan tersebut.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang bermula melalui operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan. Langkah selanjutnya adalah penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan penyimpangan pembayaran cukai serta potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Di sisi lain, Budi Prasetyo menyatakan KPK masih mendalami ada atau tidaknya pemberian sejumlah uang oleh PT Djarum kepada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →