Poin penting
- KPK geledah enam lokasi di Sumut 9-10 November 2026.
- Penyidik mengamankan barang bukti elektronik dan dokumen.
- Tujuh dari delapan tersangka kasus ini telah ditahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara pada 9-10 November 2026 dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan tersebut mencakup dua kantor dan empat rumah pribadi.
Lokasi instansi pemerintah yang digeledah meliputi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Wilayah II pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Selain perkantoran, penyidik menyasar kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, mantan Kepala Satker BBPJN Sumut, serta dua rumah kontraktor proyek. Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen terkait penyidikan perkara ini, kata Budi.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait praktik rasuah proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Hingga saat ini, KPK telah menahan tujuh dari delapan tersangka baru sejak 22 Oktober 2026, sementara tersangka berinisial DE masih belum ditahan. Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, menurut keterangan Budi kepada Detik. Penggeledahan juga dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN wilayah Sumatera Utara, Dicky Erlangga (DE).










Komentar