Poin penting
- Penetapan tersebut dilakukan pada 30 September 2026, menyusul penetapan lima tersangka sebelumnya pada Juni 2025 berdasarkan informasi masyarakat.
- Besaran fee tersebut dibagi berdasarkan jenjang jabatan mulai 0,5 hingga 4 persen.
- Dari delapan tersangka, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Penetapan tersebut dilakukan pada 30 September 2026, menyusul penetapan lima tersangka sebelumnya pada Juni 2025 berdasarkan informasi masyarakat.
Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan para tersangka merupakan jajaran pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang diduga menerima jatah fee komitmen dari kontraktor swasta PT DNG dan PT RN. Besaran fee tersebut dibagi berdasarkan jenjang jabatan mulai 0,5 hingga 4 persen. Jika penyedia proyek menolak memberikan komitmen, mereka berisiko diblacklist dari proyek penanganan jalan selanjutnya di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Dari delapan tersangka, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra diduga menerima uang paling besar sebesar Rp3,49 miliar. Mantan Kepala Satker PJN Wilayah I Dicky Erlangga diduga menerima Rp1,77 miliar, disusul mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah II Manaek Manalu sebesar Rp1,25 miliar. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga menyebutkan mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja diduga memperoleh total Rp300 juta.
Penyidik menjebloskan tujuh tersangka ke tahanan untuk penahanan 20 hari pertama terhitung mulai 22 Oktober hingga 10 November 2026. Tersangka Dicky Erlangga belum ditahan karena mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik pada Kamis. Ia dijadwalkan diperiksa ulang pada 26 Oktober 2026. Penerimaan uang dilakukan secara tunai maupun transfer.
Para tersangka akan dibidik menggunakan Pasal 12 A dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik akan menelusuri kemungkinan aliran uang maupun keterlibatan pihak lain. Modus korupsi dan penerimaan gratifikasi ini terjadi pada periode 2023–2025.










Komentar