Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

KPK Sebut Dukungan Terhadap Penyidikan Penyadapan Ilegal Tidak Berkaitan Dengan Perkara Hukum

Foto dari laporan Jawa Pos: Disebut jadi Target Penyadapan Ilegal, KPK Pastikan Tak Berkaitan dengan Penanganan Perkara
Foto: Jawa Pos

Poin penting

  • KPK mendukung proses hukum Polri atas kasus penyadapan ilegal
  • Dugaan penyadapan tidak berkaitan dengan pengusutan perkara hukum
  • KPK belum terima informasi siapa pegawai yang disadap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Budi Prasetyo menegaskan bahwa sikap hormat dan dukungan tersebut diberikan karena dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di lingkungan KPK tidak berkaitan dengan kepentingan pengusutan perkara hukum.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan yang menunjukkan berbagai kalangan menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut. Berdasarkan laporan Jawa Pos, sasaran yang diduga mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta tokoh politik. Dalam keterangan tersebut, Suyudi juga menyebut KPK sebagai salah satu korban penyadapan ilegal.

Meskipun memberikan dukungan penuh, KPK hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari Polri mengenai identitas pimpinan atau pegawai KPK yang disadap.

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," kata Budi.

Walau demikian, Budi Prasetyo menyampaikan keyakinan bahwa Polri akan membuka secara terang penyidikan kasus tersebut kepada publik.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →