Poin penting
- KPK mendukung proses hukum Polri atas kasus penyadapan ilegal
- Dugaan penyadapan tidak berkaitan dengan pengusutan perkara hukum
- KPK belum terima informasi siapa pegawai yang disadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Budi Prasetyo menegaskan bahwa sikap hormat dan dukungan tersebut diberikan karena dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di lingkungan KPK tidak berkaitan dengan kepentingan pengusutan perkara hukum.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan yang menunjukkan berbagai kalangan menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut. Berdasarkan laporan Jawa Pos, sasaran yang diduga mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta tokoh politik. Dalam keterangan tersebut, Suyudi juga menyebut KPK sebagai salah satu korban penyadapan ilegal.
Meskipun memberikan dukungan penuh, KPK hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari Polri mengenai identitas pimpinan atau pegawai KPK yang disadap.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," kata Budi.
Walau demikian, Budi Prasetyo menyampaikan keyakinan bahwa Polri akan membuka secara terang penyidikan kasus tersebut kepada publik.










Komentar