Poin penting
- KPK terbitkan sprindik baru Oktober 2026.
- Penggeledahan dilakukan di KPPBC Kudus dan PT Djarum.
- Tidak ada pegawai KPK bawa saat penggeledahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan cukai PT Djarum.
Penggeledahan dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, serta kantor PT Djarum pada Rabu, 28 Oktober 2026. Tim KPK tiba di kantor Bea Cukai Kudus sekitar pukul 10.00 WIB dan melakukan pemeriksaan awal di ruang utama, menurut laporan Republika.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Kudus Ruwiya Purnama Adie memastikan tidak ada pegawainya yang dibawa tim KPK setelah pemeriksaan berlangsung. Ia menyebutkan kemungkinan hanya salinan digital atau softcopy yang dibawa karena sebelumnya telah ada pengecekan terhadap perangkat komputer milik kantor. Ruwiya menegaskan tidak ada perangkat komputer yang diamankan, namun kemungkinan penyitaan dokumen fisik masih belum dapat dipastikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa beberapa barang yang diamankan meliputi dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026 yang menetapkan sejumlah tersangka. Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua sprindik, kemudian pada 28 Oktober 2026 menerbitkan satu sprindik umum untuk lanjutan investigasi.










Komentar