Poin penting
- KPK kirim surat ke Panglima TNI soal dua prajurit.
- KPK tangkap tangan 15 orang di BNPB 13 Oktober 2026.
- KPK sita barang bukti senilai Rp5,47 miliar 16 Oktober 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu tanggapan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan pihaknya belum menerima balasan atas surat yang telah dikirimkan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026.
“Kami menunggu balasan atau konfirmasi dari pihak TNI,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Seperti apa perbuatan atau peran keterlibatan siapa saja, ini belum dapat kami sampaikan karena memang masih berproses-proses penyidikan,” ujarnya.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk diperiksa. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka utama adalah Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik kandung Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai kepala BNPB.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita sejumlah aset dan barang bukti pada 16 Oktober 2026 dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, serta aset kripto. Selain menggeledah ruang kerja Kepala BNPB, KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menginformasikan peran Suharyanto dalam kasus ini.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas pada 21 Oktober 2026 menyatakan TNI menghormati proses hukum oleh KPK dan akan berkoordinasi dengan lembaga antirasuah sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, menurut Jawa Pos, penyidikan berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dalam rentang 2022-2026.
Menurut SindoNews, proses penyidikan masih berjalan seraya perkara ini masuk pengadilan. Taufik meminta masyarakat bersabar karena tim penyidik sedang mendalami pihak-pihak terkait, baik kegiatan di kantor maupun lapangan. Hingga kini, KPK tetap menunggu klarifikasi resmi dari militer mengenai keterlibatan prajurit aktif dalam kasus tersebut.










Komentar