Poin penting
- Kerugian negara ditaksir mencapai angka triliunan rupiah.
- KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum mencapai angka triliunan rupiah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan estimasi tersebut berdasarkan hitungan awal penyidik pada Kamis malam, 29 Oktober 2026, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ia menegaskan bahwa angka kerugian tersebut masih bersifat sementara.
Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara yang terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Februari 2026. Pada waktu itu, lembaga antirasuah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru pada Oktober 2026 untuk mendalami dugaan praktik permainan cukai rokok yang melibatkan PT Djarum.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti, KPK menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor pusat PT Djarum pada Rabu, 28 Oktober 2026. Penggeledahan tersebut diduga terkait dugaan suap oleh pihak PT Djarum kepada oknum Bea Cukai sehubungan dengan pengurusan cukai rokok. KPK juga mendalami kemungkinan adanya kickback atau pemberian uang terkait penggunaan pita cukai pada kemasan rokok.
Meskipun telah menetapkan tersangka sebelumnya dalam kasus pengembangan, KPK memastikan belum ada tersangka baru ditetapkan dalam proses penyidikan terkini. Hal ini dilaporkan oleh Jawa Pos. Sementara itu, Budi Darmawan menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan menaati hukum dalam penanganan kasus tersebut, sebagaimana dikutip CNN Indonesia. KPK menilai negara mengalami kerugian keuangan akibat dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai yang menyeret PT Djarum.










Komentar