Poin penting
- KPK menggeledah kantor PT Djarum dan KPPBC Kudus.
- Penyidik dalami dugaan aliran dana ke Bea Cukai.
- Total ada delapan tersangka dalam kasus korupsi Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026). Langkah ini merupakan pengembangan penyidikan terkait dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai rokok.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa fokus penyidikan adalah potensi kerugian penerimaan negara akibat dugaan penyimpangan cukai di perusahaan tersebut. "Dugaan awal dari penyidikan perkara ini terkait dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan cukai di PT Djarum," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Penyidik menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang atau aliran dana dari pihak PT Djarum kepada oknum pejabat di lingkungan Bea Cukai. Selain itu, tim penyidik juga mendalami dugaan kickback dari pengurusan pita cukai. Sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti, penyidik telah mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik selama operasi di Kabupaten Kudus.
Budi menyatakan proses penyidikan akan berjalan secara bertahap, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak PT Djarum untuk diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, KPK telah menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus ini. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua sprindik yang menetapkan satu tersangka. Kemudian, pada 28 Oktober 2026, KPK menerbitkan satu sprindik umum sebagai lanjutan pengembangan kasus.
Per 26 Agustus 2026, KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka dalam pusaran kasus korupsi Bea Cukai. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026, yang saat itu menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.










Komentar