Poin penting
- Tiga personel Polri ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal.
- Penyadapan diduga dilakukan melalui sistem LIMS sejak 2025.
- File hasil sadapan diduga dihapus pada Oktober 2026.
Bareskrim Polri menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping serta penghapusan data elektronik. Penetapan ini diumumkan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026 (Poskota).
Penyadapan diduga berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026 menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, ke server LIMS tanpa proses verifikasi atau persetujuan sebagaimana mestinya. Pada Oktober 2026, file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem tersebut diduga dihapus untuk menghilangkan jejak.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo mengetahui dirinya menjadi salah satu pihak yang disadap secara ilegal dari laporan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kasus ini menyoroti penyalahgunaan teknologi yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum secara sah.
Sejumlah barang bukti telah disita oleh penyidik, meliputi 11 unit handphone, satu unit iPad, dan empat flashdisk. Tim penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli terkait kasus ini.










Komentar