Poin penting
- Denda parkir ilegal diusulkan naik dari Rp50 juta ke Rp500 juta.
- Sanksi saat ini dianggap tidak efektif karena dianggap risiko bisnis.
- Implementasi butuh komitmen DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Jupiter, mengusulkan kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga sepuluh kali lipat, dari sekitar Rp50 juta menjadi Rp500 juta. Usulan ini disampaikan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal terulang kembali.
Jupiter menilai besaran denda administratif sebesar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada pengelola parkir bermasalah belum cukup kuat mendorong kepatuhan terhadap aturan. Ia berpendapat bahwa sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang masih dapat ditanggung tanpa menghentikan praktik ilegal mereka.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah," ujar Jupiter dikutip dari Antara pada Sabtu (14/11). Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Pembenahan tata kelola perparkiran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Jupiter menambahkan bahwa upaya tersebut membutuhkan komitmen sinergis antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran ditindaklanjuti secara tuntas.











Komentar