Poin penting
- Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.
- Vonis Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan TPPU tetap lima tahun penjara.
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Sekretaris MA Nurhadi dalam perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Kamis (29/10/2026). Dengan ditolaknya kasasi tersebut, hukuman terhadap Nurhadi tetap lima tahun penjara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera mengeksekusi putusan itu, demikian laporan IDN Times dan Okezone.
Berdasarkan laporan SindoNews dan Okezone, putusan kasasi tersebut teregister dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo, Anggota Majelis 1 Ansori, Anggota Majelis 2 Suradi, serta Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam. Menurut laporan Viva, penolakan kasasi ini membuat perkara korupsi yang menjerat Nurhadi berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Okezone dan SindoNews melaporkan bahwa KPK mengapresiasi putusan MA yang menolak kasasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam laporan SindoNews mengatakan putusan itu menegaskan proses hukum yang berjalan taat asas dari pemenuhan aspek formil dan materiil.
Sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama, hakim menilai Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan TPPU sehingga divonis lima tahun penjara, sebagaimana dilaporkan Okezone. Menurut laporan Detik dan Okezone, Nurhadi juga dijatuhi hukuman denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, seperti diberitakan SindoNews. CNN Indonesia turut melaporkan bahwa vonis Nurhadi tetap lima tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU itu.
Sebagai langkah berikutnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menurut laporan Viva menegaskan bahwa jaksa eksekutor tidak akan menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Detik dan IDN Times melaporkan KPK akan segera mengeksekusi Nurhadi untuk menjalani pidana badan selama lima tahun penjara serta pembayaran uang pengganti.










Komentar