Poin penting
- Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal.
- Jokowi minta penanganan diserahkan ke penegak hukum.
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara. Penetapan ini mencakup mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Pada Kamis, 5 November 2026, penyidik menambahkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru setelah sebelumnya tiga jenderal ditetapkan sebagai tersangka. Aktivitas penyadapan diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026 dengan sasaran mencapai ribuan nomor telepon.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Metode yang digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa melalui proses verifikasi. Dengan dijerat pasal terkait, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun. Untuk tersangka Slamet Uliandi, penahanan belum dapat dilakukan karena kondisinya sedang sakit pascastroke, sebagaimana disampaikan Suhermanto dalam konferensi pers pada 5 November 2026.
Abdullah menilai kasus ini tidak cukup hanya ditangani melalui proses pidana biasa. Ia menegaskan bahwa pembentukan pansus diperlukan agar penanganan dugaan penyadapan tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Selain itu, anggota dewan juga membuka peluang mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan yang telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026.










Komentar