Poin penting
- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol.
- Sanksi pemecatan terhadap Eko dijatuhkan dalam sidang KKEP di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026).
- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam menyampaikan bahwa Eko mengakui penyesalan dan meminta maaf di persidangan meski tetap mengajukan banding.
Mabes Polri akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding setelah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan permohonan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan permohonan banding tersebut akan diproses sesuai mekanisme, sementara kedua perwira tinggi itu tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sanksi pemecatan terhadap Eko dijatuhkan dalam sidang KKEP di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026). Berdasarkan laporan Sulawesi Selatan (sulseltimes), majelis etik yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo menyatakan Eko terbukti melakukan permufakatan akses ilegal milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural, dalam persidangan selama sembilan jam yang memeriksa sembilan saksi.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam menyampaikan bahwa Eko mengakui penyesalan dan meminta maaf di persidangan meski tetap mengajukan banding. Selain sanksi administratif PTDH, perbuatan Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan Trunoyudo menambahkan bahwa Eko turut menghadirkan saksi yang meringankan.
Laporan Radar Solo mencatat putusan ini menjadi sorotan karena Eko merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian. Pada ranah pidana, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Langkah berikutnya, proses banding akan berjalan mengacu pada Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Di samping mekanisme banding kode etik tersebut, proses hukum pidana terkait dugaan penyadapan tetap harus dijalani Eko di Bareskrim Polri.










Komentar