Poin penting
- Pernyataan ini disampaikan dalam podcast 'Terung Terang' pada Rabu, 4 November 2026.
- Mahfud menjelaskan bahwa aliran data hasil penyadapan tersebut diduga berujung hingga ke Solo.
- Menurut Mahfud, hukuman mati merupakan konsekuensi berat bagi tindak pidana makar terhadap kepala negara.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan rekannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar yang berpotensi dihukum mati. Pernyataan ini disampaikan dalam podcast 'Terung Terang' pada Rabu, 4 November 2026.
Mahfud menjelaskan bahwa aliran data hasil penyadapan tersebut diduga berujung hingga ke Solo. "Ini yang kenapa orang kemudian bicara soal makar? Karena dari hasil dari taruhlah sumber bocoran informasi itu, produk dari hasil penyadapan ini, produk finalnya itu sampai ke Solo," ujar Mahfud. Ia menilai penguasaan informasi komunikasi presiden memungkinkan pihak tertentu mengetahui arah kebijakan pemerintah untuk menghambat langkah strategis negara.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Menurut Mahfud, hukuman mati merupakan konsekuensi berat bagi tindak pidana makar terhadap kepala negara. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pidana hukuman mati tidak diberlakukan secara serta merta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyoroti dugaan penggiringan opini publik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo.
Sementara itu, Viva melaporkan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Asep Safrudin menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedur. Viva juga mengutip pernyataan Mahfud yang menyebut perkara ini berpotensi menjadi salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah Polri.










Komentar