Poin penting
- Pernyataan ini disampaikan Mahfud terkait penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
- Mahfud menilai perbuatan yang dilakukan Listyo Sigit dan sejumlah jenderal lainnya di kepolisian sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.
- Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut paling tinggi 10 tahun.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, meyakini informasi yang diperoleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari aktivitas penyadapan ilegal dialirkan ke geng Solo. Pernyataan ini disampaikan Mahfud terkait penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Mahfud menilai perbuatan yang dilakukan Listyo Sigit dan sejumlah jenderal lainnya di kepolisian sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar. Ia juga meyakini bahwa identitas siapa saja yang menggunakan informasi dari akses komunikasi ilegal tersebut akan terungkap di persidangan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiga tersangka tersebut tidak hanya melakukan penyadapan ilegal terhadap kepala negara, tetapi juga mengakses komunikasi tokoh organisasi masyarakat, media, LSM, politik, hingga pengusaha.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut paling tinggi 10 tahun. Pernyataan ini diucapkan di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam analisis lain, Mahf MD membaca langkah tegas Presiden Prabowo Subianto sebagai sinyal kuat bahwa kepala negara tidak lagi tersandera oleh kepentingan pihak yang disebutnya sebagai 'geng Solo'. Ia juga menyoroti rencana demo buruh besar-besaran yang sempat digaungkan pada 20 Oktober lalu.
Mahfud mengungkapkan aparat kepolisian telah mendeteksi rencana aksi demonstrasi tersebut sebelum penyelidikan mendalam dilakukan. Ia menyinggung dugaan bahwa aksi buruh dirancang untuk menciptakan situasi tertentu yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai Presiden tidak boleh menunjukkan keraguan dalam menghadapi manuver politik yang dapat mengganggu stabilitas negara.
SUBTOPID: Hukum










Komentar