Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Mahkamah Agung Unggah Putusan Lengkap Pembatalan Suket Pendidikan SMA Gibran

Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran karena dokumen pendukung tidak membuktikan kelulusan.

Foto dari laporan Koran Jakarta: MA Unggah Putusan Lengkap terkait Pembatalan Suket Pendidikan SMA Wapres Gibran
Foto: Koran Jakarta

Poin penting

  • MA batalkan SK penyetaraan ijazah SMA Gibran.
  • Dokumen tidak buktikan Gibran tamat jenjang pendidikan.
  • MA wajibkan pencabutan SK Dirjen Dikdasmen.

Mahkamah Agung (MA) mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan tanggal minutasi pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut setelah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. Yulius, didampingi Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto, menilai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan Suket hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

MA menegaskan tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA atau sederajat. Penyetaraan satuan pendidikan menggunakan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah hasil tamat belajar dianggap sebagai tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.

Putusan ini juga mempertimbangkan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026. MA menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan terencana yang membahayakan kedaulatan rakyat.

Sebelas hari setelah putusan diketok, salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dirilis pada Selasa (10/11), sebagaimana dilaporkan Detik. Harian Jogja melaporkan bahwa MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →