Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang Pengucapan Putusan 20 Judicial Review UU

Foto dari laporan Pikiran Rakyat: MK bacakan 20 Putusan Uji UU Hari Ini, dari Pemilu hingga Perkerja Rumah Tangga.
Foto: Pikiran Rakyat

Poin penting

  • MK gelar sidang pengucapan putusan 20 perkara judicial review
  • Agenda MK mencakup uji KUHP, KUHAP, dan UU Pemilu
  • Ferdinan gugat UU PPRT soal jaminan sosial PRT

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 29 Oktober 2026, menggelar sidang pleno pengucapan putusan terhadap 20 permohonan pengujian materiil undang-undang di Gedung MK, Jakarta. Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB.

Perkara tersebut meliputi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemilu, perlindungan pekerja rumah tangga, penanggulangan bencana, Mahkamah Agung, PTUN, hingga hukum perdata.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Pikiran Rakyat melaporkan bahwa perkara pemilu menyangkut ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Media Indonesia mengutip permohonan Deva Nanda Adnan, seorang pelaut asal Magetan, Jawa Timur, dalam Permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026. Deva mempersoalkan keberadaan dua tiang listrik milik PT PLN (Persero) yang berdiri di atas tanah hak miliknya tanpa kejelasan kompensasi maupun status penguasaan lahan.

Ferdinan menjadi orang pertama yang menggugat UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru disahkan tahun 2026. Ia mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 16 ayat (2) dan (3) serta Pasal 32 ayat (4) dan (5) UU PPRT yang mengatur iuran jaminan sosial dan penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.

Pikiran Rakyat menyatakan putusan MK dapat berdampak pada penerapan norma hukum yang diuji, bergantung pada amar dan pertimbangan hukum hakim.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →