Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Majelis Etik Polri Bisa Berpangkat Dua Tingkat di Bawah Terduga Pelanggar

Foto dari laporan SindoNews: Perpol Baru untuk Sidang Listyo Sigit Diterbitkan, Berikut Aturan Lengkapnya
Foto: SindoNews

Poin penting

  • Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
  • Hak mengajukan banding dibatasi hanya bagi pelanggar.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang proses sidang etik. Detik melaporkan aturan itu memungkinkan personel Polri menjadi anggota majelis etik meski pangkatnya dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026, yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan lainnya membatasi hak mengajukan banding hanya bagi pelanggar.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Ia juga membenarkan bahwa salah satu pertimbangan penerbitannya adalah sidang etik yang akan digelar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jawa Pos melaporkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai aturan itu diperlukan sebagai dasar hukum. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan ketentuan mengenai ketua dan anggota majelis etik, termasuk kepangkatannya, harus memiliki basis legal.

Dalam laporan Jawa Pos, Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa perubahan aturan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan menghadapi situasi atau tantangan terkini di organisasi Polri.

Detik melaporkan sidang etik terhadap Sigit akan digelar setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →