Poin penting
- Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
- Majelis komisi etik menetapkan perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan tercela.
JPNN melaporkan bahwa Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang pada Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi Polri tersebut berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, menyatakan sanksi administratif yang dijatuhkan majelis adalah PTDH. Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Lombok Post melaporkan keterangan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa putusan sidang mencakup dua poin utama. Trunoyudo menjelaskan bahwa majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal tersebut menyeret sasaran mulai dari kalangan pengusaha hingga Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri itu dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Agus Dwi Hermawan. TV One melaporkan bahwa tiga anggota lain yang memperkuat susunan komisi adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Ariadi Effendi.
Atas putusan pemecatan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding. Sebagai langkah berikutnya, Lombok Post memberitakan bahwa Polri kini sedang menyiapkan komisi banding untuk meninjau kembali putusan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.










Komentar