Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Majelis KKEP Berhentikan Tidak dengan Hormat Irjen Eko Hadi Santoso

Majelis KKEP resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait perkara akses ilegal dan penyadapan.

Foto dari laporan Okezone: Breaking News! Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
Foto: Okezone

Poin penting

  • Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
  • Majelis komisi etik menetapkan perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan tercela.

JPNN melaporkan bahwa Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang pada Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi Polri tersebut berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, menyatakan sanksi administratif yang dijatuhkan majelis adalah PTDH. Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Lombok Post melaporkan keterangan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa putusan sidang mencakup dua poin utama. Trunoyudo menjelaskan bahwa majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal tersebut menyeret sasaran mulai dari kalangan pengusaha hingga Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri itu dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Agus Dwi Hermawan. TV One melaporkan bahwa tiga anggota lain yang memperkuat susunan komisi adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Ariadi Effendi.

Atas putusan pemecatan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding. Sebagai langkah berikutnya, Lombok Post memberitakan bahwa Polri kini sedang menyiapkan komisi banding untuk meninjau kembali putusan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →