Poin penting
- Boyamin meminta penjemputan paksa jika Nusron absen.
- Nusron pernah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan ulang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Boyamin mengaku menerima informasi tersebut dari dua pihak yang dinilainya memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor dan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu, 28 Oktober 2026. Status Nusron dalam perkara ini masih sebagai saksi, menurut penegasan Boyamin.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Boyamin mendesak KPK mengambil tindakan tegas berupa penjemputan paksa jika Nusron kembali absen pada jadwal pemeriksaan besok. Ia bahkan mengancam akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK jika gagal menghadirkan Nusron, mengingat sang mantan menteri telah dua kali tidak memenuhi panggilan dalam pusaran kasus dugaan suap dan gratifikasi layanan pertanahan.
Nusron sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada 7 Oktober 2026 dengan alasan mengikuti kegiatan internal Kementerian ATR/BPN dan pada 15 Oktober 2026 dengan alasan melakukan perjalanan dinas ke Johor Bahru, Malaysia.
Menurut Tribunnews, penyidik lembaga antirasuah telah melayangkan surat panggilan saksi kepada Nusron berdasarkan informasi rahasia dari sumber terpercaya. Boyamin menegaskan bahwa penyidik KPK tidak boleh lagi berkompromi dengan sikap tidak kooperatif.
Beritasatu menyebutkan keterangan Nusron dinilai penting karena empat dari delapan tersangka dalam kasus tersebut disebut merupakan orang dekat atau representasinya. Penyidik juga turut mendalami dugaan aliran dana dari kasus di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum mengonfirmasi informasi mengenai jadwal pemanggilan tersebut hingga berita diturunkan. Pihak KPK juga belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebenaran jadwal pemanggilan mantan pucuk pimpinan Kementerian ATR/BPN tersebut.










Komentar