Poin penting
- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah memperkuat aturan hukum penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan intersepsi.
- Megawati menjelaskan bahwa ia enggan menggunakan ponsel karena mengetahui dirinya akan menjadi korban penyadapan ilegal.
- Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga berkomentar mengenai pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah memperkuat aturan hukum penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan intersepsi. Pernyataan ini disampaikan setelah terbongkar kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga terjadi sejak 2025, menurut CNN Indonesia.
Megawati menjelaskan bahwa ia enggan menggunakan ponsel karena mengetahui dirinya akan menjadi korban penyadapan ilegal. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi agar tidak terjadi praktik serupa di masa depan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga berkomentar mengenai pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia menegaskan bahwa pernyataannya sebelumnya tentang mantan Kapolri tersebut tidak memiliki niat tersembunyi, seperti dilaporkan JPNN.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, menurut CNN Indonesia.










Komentar