Poin penting
- Dugaan pengoplosan beras subsidi mencapai 600 ton di Jakarta Timur.
- Potensi kerugian negara akibat pengoplosan diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diubah menjadi beras premium. Tindakan ini ditemukan saat ia melakukan inspeksi mendadak ke Toko Beras di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur.
Menurut Pikiran Rakyat, Amran murka setelah menemukan bahwa beras subsidi seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi. Ia menilai praktik tersebut merugikan masyarakat kecil, terutama warga yang menjadi sasaran program subsidi pangan pemerintah.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Amran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan kecurangan dalam distribusi beras subsidi. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari internal Perum Bulog maupun kementerian terkait.
Beras SPHP yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram disebut dijual kembali dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram. Pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.
Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan jumlah mencapai 600 ton. Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang Ket.
Informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading, menurut Kementerian Pertanian. Bapanas menghitung potensi kerugian negara dari praktik pengoplosan 600 ton beras SPHP mencapai Rp3,3 miliar, berdasarkan data Beritasatu.
Dalam kebijakan tersebut, anggaran APBN yang disiapkan mencapai Rp694,3 miliar untuk tambahan alokasi SPHP beras sebanyak 125.800 ton. Jika dikalikan dengan volume 600 ton, nilai subsidi yang berpotensi tidak tersalurkan kepada masyarakat mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
Amran meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan praktik tersebut dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan, seperti dilaporkan Harian Jogja. Kecaman itu disampaikan atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau toko di kawasan Jakarta Timur, menurut Koran Jakarta.










Komentar