Poin penting
- Tito menjelaskan digitalisasi Perlinsos merupakan langkah awal agenda besar membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech), menurut Viva Jakarta.
- Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyediakan basis data identitas penduduk terintegrasi dengan data biometrik.
- Hasil pencocokan menjadi instrumen membantu pemerintah menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya, menurut Viva Jakarta.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tito menjelaskan digitalisasi Perlinsos merupakan langkah awal agenda besar membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech), menurut Viva Jakarta.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyediakan basis data identitas penduduk terintegrasi dengan data biometrik.
Hasil pencocokan menjadi instrumen membantu pemerintah menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya, menurut Viva Jakarta.
Langkah ini sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data untuk menghubungkan layanan publik dalam satu ekosistem lebih efektif.
Berdasarkan dasbor Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi, menurut Medcom.
Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan 502 ribu di antaranya aktif, menurut Medcom.
Aceh dan Bali mencatat capaian registrasi tertinggi, masing-masing 51,25 persen dan 50,73 persen, menurut Medcom.
Tito menekankan percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah mengingat tak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.
Karena itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan untuk mendampingi masyarakat, termasuk dalam proses registrasi dan verifikasi identitas.
Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dukcapil.











Komentar