Berdasarkan laporan Okezone, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menduga terdapat kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Dugaan tersebut muncul setelah Pigai melihat pola yang kerap terjadi dalam pemindahan masyarakat maupun biota, seraya mengaku belum pernah mendengar ancaman serius terhadap habitat satwa tersebut di Ujung Kulon.
Sementara itu, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa relokasi ini akan dibiayai melalui skema pendanaan konservasi yang tengah ditawarkan kepada investor dalam rangkaian konferensi perubahan iklim COP31.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Dilaporkan SindoNews, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta pelestarian badak jawa tidak harus dilakukan dengan memindahkan satwa langka tersebut dari habitat aslinya di Ujung Kulon.
Berdasarkan laporan Republika, Pigai mencontohkan Rwanda di Afrika yang menerima penghargaan internasional karena mempertahankan kelestarian gorila gunung di habitat aslinya. Pigai juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kelestarian alam Ujung Kulon tetap terjaga serta memperhatikan perlindungan masyarakat lokal di sekitarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11), Pigai menegaskan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa karena bertentangan dengan prinsip pelestarian satwa di lingkungan asalnya.












Komentar