Poin penting
- Aksi pencopotan foto Gibran terjadi di ruang Banggar DPRD Jabar.
- Dedi Mulyadi menilai itu hak demokrasi namun minta petugas turunkan foto.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil pada Kamis (12/11/2026).
Menurut IDN Times jabar, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun sikap politik. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Namun, ia menambahkan bahwa karena itu adalah kantor pemerintah dan ruang pengambilan keputusan bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya foto diturunkan oleh petugas yang ditunjuk.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Dedi Mulyadi juga meminta para pihak, kelompok masyarakat, dan aktivis yang sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu untuk menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Ia menegaskan sudah menginstruksikan pemasangan kembali foto tersebut segera setelah mengetahui kejadian, hingga menunggu pengunduran diri resmi Wakil Presiden RI. Pernyataan ini disampaikan di Bandung pada Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna tidak mempersoalkan pencopotan foto Gibran di lingkungan DPRD Jabar. Menurut Detik, Buky menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sikap pribadi dan bukan keputusan kelembagaan. Perwakilan masyarakat Andri P Kantaprawira mengatakan kepada Detik bahwa pihaknya sudah berencana mendatangi Kantor DPRD Jabar, namun tanpa diduga, Gibran sudah lebih dulu mengundurkan diri sebagai wakil presiden.











Komentar