Poin penting
- Rincian APBDes wajib dipasang di depan balai desa.
- Evaluasi melibatkan 25 desa di Kecamatan Balongpanggang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Wongso Negoro mendesak seluruh pemerintah desa memasang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di area depan balai desa. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keterbukaan informasi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran.
Agenda evaluasi tersebut diikuti oleh aparatur dari 25 desa di wilayah Kecamatan Balongpanggang. Audit yang dilakukan meliputi peninjauan berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), APBDes, hingga berkas pertanggungjawaban realisasi anggaran.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Wongso menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai APBDes merupakan kewajiban pemerintah desa. Ia menambahkan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan program hingga pelaporan penggunaan anggaran.
Camat Balongpanggang Nursalim mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.











Komentar