Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Monev 25 Desa, DPRD Gresik Tekankan Transparansi DD Lewat Balai Desa

Foto dari laporan Viva Jatim: Monev 25 Desa, DPRD Gresik Tekankan Transparansi DD Lewat Balai Desa
Foto: Viva Jatim

Poin penting

  • Rincian APBDes wajib dipasang di depan balai desa.
  • Evaluasi melibatkan 25 desa di Kecamatan Balongpanggang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Wongso Negoro mendesak seluruh pemerintah desa memasang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di area depan balai desa. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keterbukaan informasi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran.

Agenda evaluasi tersebut diikuti oleh aparatur dari 25 desa di wilayah Kecamatan Balongpanggang. Audit yang dilakukan meliputi peninjauan berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), APBDes, hingga berkas pertanggungjawaban realisasi anggaran.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Wongso menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai APBDes merupakan kewajiban pemerintah desa. Ia menambahkan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan program hingga pelaporan penggunaan anggaran.

Camat Balongpanggang Nursalim mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →