Poin penting
- Pernyataan ini disampaikan Muzani kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), sebagaimana dilaporkan oleh Fajar (Makassar).
- Muzani merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden berhak mengusulkan dua nama untuk posisi tersebut.
- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menambahkan bahwa pemilihan wapres baru akan dilakukan secara preogratif oleh Presiden Prabowo.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming berasal dari partai politik pengusung Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Muzani kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), sebagaimana dilaporkan oleh Fajar (Makassar).
Muzani merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden berhak mengusulkan dua nama untuk posisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD mengatur waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk memilih salah satu dari kedua nama yang diusulkan.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menambahkan bahwa pemilihan wapres baru akan dilakukan secara preogratif oleh Presiden Prabowo. Dalam pandangan Susanti, Presiden tidak perlu lagi menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti saat memilih Gibran yang akhirnya menang. Jika melihat karakter Presiden dalam dua tahun terakhir, kriteria yang akan dipilih adalah sosok yang memiliki loyalitas.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya kewenangan usulan dua nama kepada Presiden Prabowo, sebagaimana dilaporkan oleh SindoNews.
Neng Eem mengungkapkan bahwa PKB tidak memiliki usulan nama sendiri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Partainya memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon. Siapa pun nama yang diusulkan nantinya akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di MPR.
Rapat Gabungan MPR kali ini membahas sejumlah agenda, terutama terkait jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.











Komentar