Poin penting
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan surat presiden itu menanggapi surat MPR sebelumnya mengenai penetapan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
- Pergeseran tanggal sidang turut mengubah batas waktu penyerahan nama calon dari presiden ke MPR.
- Proses pengisian kekosongan jabatan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana dikutip Investor ID.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi memundurkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut seusai rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026 sore.
Keputusan penjadwalan ulang ini diambil setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 16 November 2026 pagi, sebagaimana dilaporkan Jawa Pos. Menurut laporan Jawa Pos, surat tersebut berisi usulan penundaan sidang selama satu pekan untuk memberi waktu tambahan bagi presiden mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan surat presiden itu menanggapi surat MPR sebelumnya mengenai penetapan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Ia menyatakan padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden Prabowo membutuhkan waktu tambahan untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai politik pengusung dalam menentukan dua nama calon wakil presiden, seperti dikutip Antara.
Pergeseran tanggal sidang turut mengubah batas waktu penyerahan nama calon dari presiden ke MPR. Mengutip Katadata, MPR semula mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat pada 18 November 2026, kemudian tenggat itu bergeser menjadi paling lambat pada 25 November 2026. Antara melaporkan bahwa dengan pengunduran jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna, atau maksimal pada 25 November 2026, untuk mengirim dua nama calon wakil presiden.
Proses pengisian kekosongan jabatan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana dikutip Investor ID. Dalam ketentuan itu, apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, lapor Investor ID.
Di tengah proses ini, survei Lembaga Riset Publik (LRP) menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin masuk dalam jajaran figur yang dinilai layak menjadi wakil presiden, demikian dilaporkan Okezone. Selain itu, Okezone melaporkan bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.
Sebagai langkah berikutnya, rapat gabungan MPR menyepakati pembentukan panitia ad hoc dan tim verifikasi calon wakil presiden, seperti dilaporkan Media Indonesia. Pimpinan MPR kini menunggu surat resmi berikutnya dari Presiden Prabowo yang memuat dua nama kandidat paling lambat pada Rabu, 25 November 2026 agar tahapan verifikasi berjalan optimal sebelum sidang paripurna pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026.











Komentar