Poin penting
- Penetapan ini mencakup seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi hingga perdagangan dan penggunaannya.
- Fatwa tersebut ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah di Jakarta.
- Ia menyebutkan kandungan nikotin dalam perangkat tersebut bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Penetapan ini mencakup seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi hingga perdagangan dan penggunaannya.
Fatwa tersebut ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah di Jakarta. Dokumen fatwa ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapan diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk nyata bagi masyarakat dari segi kesehatan maupun sosial. Ia menyebutkan kandungan nikotin dalam perangkat tersebut bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Niam menegaskan keharaman ini juga berlaku untuk aspek bisnis. Aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik diputuskan haram secara mutlak. Selain itu, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Dalam surat yang dikutip laman resmi MUI pada Senin, disebutkan alasan keharaman karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan mencegah agar tidak dijadikan sarana peredaran narkoba. MUI menyoroti bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup.
MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi guna melindungi masyarakat. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta MUI menerbitkan fatwa haram vape dan menyampaikan usulan pelarangan total kepada Presiden Prabowo Subianto yang mendapat respons positif.











Komentar