Poin penting
- OJK dan LPS menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data Program Penjaminan Polis.
- Program Penjaminan Polis diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028.
- Program ini melindungi pemegang polis saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi disiapkan mendapat perlindungan saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kesiapan tersebut melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Bali pada Selasa, 17 November 2026. Kesepakatan diteken oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Petunjuk pelaksanaan ini menjadi landasan operasional bagi OJK dan LPS dalam mempersiapkan serta menyelenggarakan program. Pedoman teknis tersebut mengatur pertukaran data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan kedua pihak.
LPS ditugaskan menyelenggarakan Program Penjaminan Polis ini. Pelaksanaan program ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada Januari 2028.
Kehadiran program penjaminan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen asuransi. Selain melindungi peserta saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi, skema ini diharapkan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.










Komentar