Poin penting
- Potensi dana cadangan pesangon mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
- Kewajiban setor dana cadangan diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
- Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola resmi Dana Cadangan Pesangon.
Dana cadangan pesangon yang disisihkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pesangon pekerja diusulkan masuk ke industri dana pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah serta kriteria pengelolaan dana tersebut dihimpun dari laporan Media Indonesia, IDN Times, Suara, dan CNBC Indonesia.
Usulan ini menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 253 aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus penunjukan pemerintah melalui peraturan pemerintah, dengan masa transisi selama satu tahun.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
OJK memperkirakan potensi dana cadangan kompensasi pesangon yang dapat dikelola industri mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa penempatan DCP dalam kelompok dana pensiun sangat krusial karena fasilitas insentif fiskal.
Ogi mengingatkan adanya risiko perpindahan dana dari DPLK jika cadangan pesangon dikelola lembaga di luar ekosistem dana pensiun. OJK menginginkan pengelola memiliki pengalaman mengelola dana jangka panjang, dapat menyerupai BPJS Ketenagakerjaan, dan tetap menjalankan fungsi penyelenggara program dana pensiun.
Langkah integrasi ini juga diarahkan untuk mengejar target aset dana pensiun sebesar 60 persen dari produk domestik bruto pada 2045 dalam RPJPN 2025–2045.
OJK turut meluruskan kabar di media sosial bahwa informasi kewajiban penyetoran dana pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah tidak benar.










Komentar